Globalindobuzz.net, Jakarta - Pemerintah mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin melalui pengembangan bahan bakar berbasis etanol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah menargetkan penggunaan campuran etanol hingga E50.

Target tersebut disiapkan secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu menargetkan kewajiban penggunaan etanol 20 persen atau E20 pada 2027–2028 sebelum meningkatkan campuran hingga E50.

Bahlil menyampaikan rencana tersebut dalam Investor Daily Summit 2026 di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil Siapkan Target E50 untuk Kurangi Impor Bensin

Menurut Bahlil, peningkatan penggunaan etanol menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh pemerintah selain meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

Ia menyebut langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.

"Selain kita berusaha untuk meningkatkan lifting, maka harus ada approach lain. Karena kita sudah berangkat keberhasilan daripada B50, maka kita akan mendorong untuk ethanol," ungkap Bahlil.

Pemerintah menargetkan penggunaan E20 pada tahap awal sebelum penerapannya secara bertahap diarahkan menuju E50. Jika target tersebut dapat diwujudkan, Bahlil memperkirakan kebutuhan impor bensin dapat ditekan secara signifikan.

"Kalau E50 ini mampu kita lakukan, maka impor bensin kita akan bisa kita tekan seminimal mungkin untuk kemudian kita menuju kepada kemandirian energi agar semuanya bisa dari kita," ujarnya.

Pengembangan etanol tersebut merupakan bagian dari kebijakan energi terbarukan yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar dari luar negeri.

Baca Juga: Inflasi September 2026 Ditekan Pangan, Bulog Siapkan 4,5 Juta Ton Beras

Singkong, Jagung dan Tebu Jadi Bahan Baku Etanol

Bahlil mengatakan Indonesia memiliki sejumlah potensi bahan baku yang dapat digunakan dalam pengembangan etanol. Di antaranya singkong, jagung, dan tebu.

Menurut dia, pemanfaatan komoditas pertanian dalam pengembangan biofuel tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi. Program tersebut juga dapat membuka aktivitas ekonomi di daerah yang menjadi sumber bahan baku.

Pemerintah ingin potensi pertanian di dalam negeri dapat masuk ke dalam rantai pengembangan energi nabati. Dengan begitu, kebijakan biofuel juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

"Jadi kita memanfaatkan nabati kita dengan potensi yang ada di darat yang kemudian itu mampu melakukan penetrasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bahlil.

Indonesia juga disebut tidak perlu ragu mempelajari penerapan bahan bakar berbasis etanol dari negara lain. Bahlil menyebut Brasil dan Amerika Serikat telah menggunakan etanol dalam kadar tinggi di sejumlah wilayah, sedangkan China dan India telah menerapkan campuran 20 persen.

Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan peta jalan penerapan campuran etanol. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan etanol dapat ditopang produksi dalam negeri sehingga program tersebut tidak justru menciptakan ketergantungan baru terhadap impor.

PLTS 100 GW Ditargetkan Tekan Subsidi Listrik

Selain mendorong etanol untuk mengurangi ketergantungan impor bensin, pemerintah juga menjalankan program energi surya berskala besar melalui pembangunan PLTS 100 GWp.

Pada Investor Daily Summit 2026, Bahlil mengatakan penyelesaian program PLTS tersebut berpotensi menghemat subsidi listrik sekitar Rp70 triliun hingga Rp73 triliun.

Program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar AS. Tahap awalnya dimulai melalui pembangunan 14 PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di sejumlah provinsi.

Bahlil menyebut potensi penghematan tersebut perlu dilihat dalam konteks besarnya anggaran yang saat ini dialokasikan pemerintah untuk subsidi dan kompensasi listrik.

"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini," ujar Bahlil.

Program PLTS 100 GWp sebelumnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026. Tahap awal mencakup 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total 5,3 GWp.

Prabowo menargetkan kapasitas 100 GWp tersebut dapat dibangun dalam tiga tahun dan bahkan membuka peluang penyelesaian lebih cepat. Program tersebut ditempatkan pemerintah sebagai salah satu bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dua Jalur Menuju Kemandirian Energi

Pengembangan etanol dan PLTS berjalan pada sektor yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari agenda pemerintah di bidang energi.

Etanol diarahkan untuk mengurangi kebutuhan impor bensin melalui pemanfaatan bahan baku pertanian dalam negeri. Sementara PLTS 100 GWp dikembangkan untuk menambah kapasitas energi surya dan menurut perhitungan pemerintah berpotensi mengurangi kebutuhan subsidi listrik.

Untuk etanol, pemerintah masih harus menjalankan tahapan menuju target E50, dengan E20 menjadi salah satu sasaran awal pada 2027–2028. Bahlil menekankan bahwa pengembangan tersebut perlu ditopang oleh kemampuan produksi etanol di dalam negeri.

Sementara pada sektor listrik, program PLTS 100 GWp telah memasuki tahap awal pembangunan setelah peluncuran 14 proyek berkapasitas 5,3 GWp.

Kedua program tersebut menjadi bagian dari kebijakan energi pemerintah yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan beban anggaran negara.