Globalindobuzz.nett, Jakarta - Rencana belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun. Nilai tersebut menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia menembus angka Rp4.000 triliun, menurut Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Rencana tersebut disusun pemerintah bersama DPR RI dengan target defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun dan pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun.

Suahasil mengatakan besarnya belanja negara tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai anggaran, tetapi juga tanggung jawab pemerintah untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

RAPBN 2027 Siapkan Belanja Negara Rp4.097,2 Triliun

Dikutip dari idnfinancials.com, Suahasil mengungkapkan rencana belanja tersebut saat menghadiri Antara Business Forum 2026 pada Rabu (23/9). Ia menyebut RAPBN 2027 dirancang dengan alokasi belanja yang untuk pertama kalinya diperkirakan melewati Rp4.000 triliun.

"RAPBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp 4.000 triliun," tegas Suahasil.

Jika dibandingkan dengan APBN 2026, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2027 meningkat. Target belanja pada APBN 2026 tercatat sebesar Rp3.842,7 triliun, sedangkan RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun.

Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara pada 2027 mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dari target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Baca Juga: Hantam Karang KM Yukai Karam di Labuan Bajo, 13 Wisatawan Tenggelam

Defisit RAPBN 2027 Ditargetkan 2,40 Persen

Pemerintah menargetkan defisit anggaran RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Pembiayaan yang direncanakan untuk mendukung rancangan anggaran tersebut mencapai Rp671,2 triliun.

Target defisit tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit APBN 2026 pada akhir tahun. APBN 2026 pada awalnya didesain dengan defisit sebesar 2,68 persen dari PDB.

Namun, menurut Suahasil, kebutuhan dan perubahan asumsi makro yang terjadi membuat defisit anggaran 2026 diperkirakan meningkat menjadi 2,85 persen dari PDB pada akhir tahun.

Besarnya belanja dalam RAPBN 2027, menurut Suahasil, harus diikuti dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah menempatkan sejumlah program sebagai bagian dari penggunaan anggaran tersebut.

"Program peningkatan produktivitas, program kesehatan, program pendidikan, program untuk memberikan perlindungan sosial, program untuk memastikan konektivitas infrastruktur. Namun, pada saat yang bersamaan bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh investasi Danantara dan juga dengan sektor keuangan lainnya," tutur Suahasil.

APBN 2026 Defisit Rp240,1 Triliun hingga Agustus

Sementara itu, realisasi APBN 2026 hingga Agustus mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara yang terkumpul masih lebih kecil dibandingkan pengeluaran atau belanja negara.

Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.055 triliun. Nilai tersebut setara 65,2 persen dari target APBN dan tumbuh 25,4 persen secara tahunan.

Pada periode yang sama, belanja negara telah mencapai Rp2.295 triliun atau sekitar 58,7 persen dari target APBN. Realisasi belanja tersebut tumbuh 17 persen secara tahunan.

Meski APBN mencatat defisit, keseimbangan primer hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus Rp154 triliun.

Suahasil mengatakan perkembangan realisasi hingga Agustus masih sesuai dengan jalur yang diharapkan pemerintah.

"Pada akhir Agustus kemarin APBN itu telah mengumpulkan pendapatan 65,2% dari targetnya. Untuk pencapaian akhir bulan Agustus menurut saya ini on track, karena Agustus itu sudah 8 bulan, 65,2% dari target, belanja negara telah dibelanjakan 59,7% dari target," jelas Suahasil.

Rancangan anggaran 2027 selanjutnya menempatkan peningkatan alokasi belanja tersebut bersama target pendapatan dan pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah, dengan defisit ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB.