Globalindobuzz.net, Jakarta - Pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi salah satu agenda besar yang berlangsung pada Jumat (2/10/2026). Di saat proses peralihan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto berjalan, Presiden Prabowo Subianto juga melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta jajaran pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Pada hari yang sama, Bank Indonesia (BI) membahas ruang tambahan untuk mendorong pembiayaan sektor perumahan. Empat perkembangan tersebut berlangsung dalam ranah berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari agenda pemerintahan pada 2 Oktober.

Dari lingkungan Polri hingga kebijakan ekonomi, sejumlah keputusan dan perubahan kelembagaan berlangsung dalam satu hari.

Pergantian Kapolri Memasuki Prosesi Penyerahan Panji

Rangkaian pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto ditandai dengan Upacara Tradisi Penyerahan Panji-Panji Polri di Lapangan Bhayangkara.

Suyudi tiba di lokasi sekitar pukul 16.20 WIB dengan didampingi Listyo Sigit. Sejumlah pejabat tinggi Polri turut hadir dalam prosesi tersebut, termasuk Jenderal Dedi Prasetyo yang kini menjabat Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Wakapolri baru Komjen Wahyu Hadiningrat juga hadir bersama sejumlah perwira tinggi Polri.

Prosesi berlangsung dengan penyerahan panji-panji Polri dari Listyo Sigit kepada Suyudi. Sebelumnya, bendera hitam berlogo Polri dibawa oleh pasukan berseragam putih untuk kemudian diserahkan kepada Listyo yang menjabat Kapolri periode 2021-2026.

Penyerahan panji tersebut diikuti 2.242 personel yang mewakili masing-masing direktorat di lingkungan Polri.

Prosesi ini menjadi bagian dari rangkaian serah terima jabatan yang menandai berakhirnya kepemimpinan Listyo Sigit dan berlanjutnya kepemimpinan Polri di bawah Suyudi Ario Seto.

Baca Juga: Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Kapolri Pengganti Listyo Sigit

Prabowo Melantik 26 Anggota Wantimpres

Sementara itu, agenda pemerintahan di Istana Negara berlangsung dengan pelantikan 26 anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P/2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden RI.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota. Muhammad Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua merangkap anggota, sedangkan Muhammad Qodari menjabat Sekretaris merangkap anggota.

Komposisinya juga mencakup sejumlah tokoh dengan latar belakang berbeda, di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Budi Gunawan, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Rocky Gerung, Margarito Kamis, Dato' Sri Tahir, Chairul Tanjung, dan Ignasius Jonan.

Pratikno mengatakan para anggota Wantimpres memiliki pengalaman dan pengetahuan dari berbagai bidang. Menurut dia, hal tersebut menjadi bekal untuk menjalankan fungsi memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden.

"Jadi, dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota eh Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang," tutur Pratikno.

Sebagai ketua, Pratikno menyatakan akan memfasilitasi anggota Wantimpres agar dapat memberikan masukan secara maksimal kepada pemerintah.

Keberadaan Wantimpres menjadi salah satu bagian dari agenda kelembagaan yang berlangsung pada hari yang sama dengan pergantian pimpinan Polri.

Komunikasi Pemerintah Masuk ke Tantangan Algoritma dan AI

Selain membentuk susunan Wantimpres, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom RI dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI.

Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Usai pelantikan, Syahganda mengungkap arahan Prabowo agar komunikasi pemerintah diarahkan menjadi alat persatuan nasional.

"Kalau arahan Presiden yang disampaikan beliau itu adalah kepada saya itu adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional," kata Syahganda.

Namun, tantangan yang disorot Syahganda tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan pemerintah. Ia juga menyoroti perkembangan algoritma dan artificial intelligence (AI) yang menurutnya dapat memengaruhi cara gagasan Presiden diterima masyarakat.

Karena itu, Syahganda menyebut dirinya bersama Fadli akan mempelajari persoalan tersebut. Ia bahkan membuka kemungkinan membentuk tim khusus untuk melihat bagaimana algoritma dapat memengaruhi jarak antara pemikiran Presiden dengan masyarakat.

"Jadi, kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok apa tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran Presiden dengan masyarakat," jelasnya.

Bagi Bakom RI, persoalan tersebut berjalan beriringan dengan upaya membangun komunikasi dua arah. Pesan pemerintah diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat, sementara aspirasi masyarakat juga dapat kembali disampaikan kepada pemerintah.

Baca Juga: Syahganda Ungkap Tantangan Bakom RI di Era Algoritma dan AI

BI Masih Punya Ruang untuk Dorong Pembiayaan Perumahan

Agenda lain pada 2 Oktober datang dari sektor ekonomi. Bank Indonesia menyatakan masih ada ruang untuk mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi sektor perumahan, real estate, dan konstruksi.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan pemanfaatan plafon KLM untuk sektor tersebut saat ini sekitar 1,32 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara plafon yang tersedia mencapai 1,4 persen.

Dengan demikian, masih terdapat ruang 0,08 persen yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor tersebut.

"Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafonnya sebenarnya 1,4 persen dari total DPK. Yang terjadi sekarang sekitar 1,32 persen, jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dioptimalkan," ujar Destry dalam pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Gedung BI, Jakarta, Jumat.

Sejak September 2026, total insentif KLM meningkat menjadi 6 persen. Rinciannya terdiri atas KLM pembiayaan sebesar 4 persen dan KLM pendalaman pasar uang sebesar 2 persen.

Penguatan KLM dari 4 persen menjadi 6 persen turut mendorong penyaluran KPR komersial baru. Pada periode April 2025 hingga Juli 2026, penyaluran KPR komersial baru mencapai 115.927 unit dengan total nilai Rp68,35 triliun.

BI juga memberikan dukungan melalui pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100 persen dan penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), termasuk pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyambut dukungan tersebut. Ia menyebut pembangunan perumahan berkaitan dengan banyak sektor, mulai dari perbankan dan pengembang hingga kontraktor serta UMKM.

"Presiden melihat perumahan ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Saya merasa tidak sendirian karena Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakannya," ujar Maruarar.

Empat Agenda Berlangsung dalam Satu Hari

Rangkaian peristiwa pada Jumat tersebut menunjukkan adanya beberapa agenda pemerintahan yang berjalan bersamaan. Di sektor keamanan, Polri memasuki fase pergantian kepemimpinan melalui penyerahan panji-panji kepada Suyudi Ario Seto.

Di lingkungan kepresidenan, 26 anggota Wantimpres mulai menjalankan peran memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Pada saat bersamaan, Bakom RI mendapat arahan untuk memperkuat komunikasi pemerintah sekaligus menghadapi persoalan algoritma dan AI.

Sementara dari sisi ekonomi, BI masih menyediakan ruang kebijakan untuk memperluas pembiayaan perumahan, dengan sektor tersebut didorong melalui sejumlah instrumen makroprudensial.